Dasar Struktural dan Kultural Kepahlawanan

*

Memudarnya Kepahlawanan

Harian Kompas yang terbit tanggal 10 Oktober 2008 yang lalu, tepat pada peringatan hari pahlawan Indonesia, menampilkan tiga buah tulisan yang serius, dalam pengertian antara lain tulisan yang berbasis riset, mengenai kepahlawanan di Indonesia. Ketiga tulisan itu bisa dikatakan sepakat bahwa masyarakat Indonesia sekarang sangat membutuhkan hadirnya figure-figur pahlawan, manusia-manusia Indonesia yang mempunyai semangat kepahlawanan yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan dan sejarah yang seakan tidak kunjung dapat dipecahkan. Namun, ironisnya, tuntutan kebutuhan itu membesar justru ketika nilai-nilai kepahlawanan itu telah sangat memudar. Kesediaan seseorang untuk bekerja keras demi kepentingan orang banyak, demi penyelesaian persoalan yang menyangkut nasib bangsa, baik di masa kini maupun di masa depan, ternyata sudah sulit ditemukan. Bahkan, mereka yang tergolong kelompok pimpinan dan/atau “panutan” dalam masyarakat justru lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak.

Saya setuju sepenuhnya dengan pandangan yang terdapat di dalam ketiga tulisan tersebut. Kira-kira dua bulan yang lalu saya juga sempat terlibat dalam diskusi panjang dengan Nurul Adjib yang sekarang sedang studi di London mengenai hal yang bisa dikatakan senada. Yang kami diskusikan waktu itu, meskipun hanya di multiply, adalah persoalan krisis kepemimpinan di Indonesia padahal, sekarang ini, Indonesia sangat membutuhkannya. Yang kami pahami sebagai kepemimpinan pun hamper sama dengan konsep kepahlawanan di atas, yaitu semacam kesediaan dan sekaligus kemampuan untuk bekerja terutama demi kepentingan orang banyak, bukan (hanya) kepentingan diri sendiri. Hanya saja, pada waktu itu diskusi kami tidak hanya berhenti sampai pada fakta dan harapan akan perlunya pahlawan ataupun pemimpin dengan kualifikasi yang demikian, melainkan juga menjangkau pada usaha menemukan atau setidaknya memperkirakan factor-faktor yang menjadi penyebab dari tidak hanya hilangnya semangat yang menyerupai semangat kepahlawanan itu, melainkan juga kemungkinan bagi kemunculannya.

Diskusi kami itu segera terlupakan begitu saja. Nurul tampaknya mulai sibuk dengan studinya dan saya sendiri sibuk dengan pekerjaan saya selaku pengajar bahasa Indonesia di Korea, di samping memberikan tanggapan terhadap posting-posting seorang muda bernama Grace Samboh yang saya anggap sangat memukau dan menjanjikan. Hanya begitu membaca tiga tulisan di Kompas di atas, pikiran saya mengenai persoalan kepemimpinan dan/atau kepahlawanan itu muncul lagi. Saya bahkan segera melihat kemungkinan rumusan baru bagi usaha pemahaman mengenai persoalan tersebut. Tulisan ini saya maksudkan untuk mempublikasikan secara lebih luas diskusi saya dengan Nurul di atas, tetapi dengan cara pandang dan pemahaman yang sedikit berbeda.

 

Dasar Struktural dan Kultural Kepahlawanan

Bila dipahami sebagai kesediaan bekerja dan berkorban demi kepentingan orang banyak, melebihi kepentingan pribadi, kepahlawanan pada dasarnya hanya mungkin jika terjadi identifikasi diri seseorang dengan kelompok atau masyarakatnya. Orang yang demikian memahami dirinya bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai wakil atau representasi atau bahkan sebagai satuan social yang identik dengan kelompok atau masyarakatnya itu. Konsep “jumbuhing kawula lan gusti” atau menyatunya hamba dengan raja atau tuhannya”, misalnya, dapat, dalam pengertian tertentu, ditempatkan sebagai contoh dari identifikasi yang demikian walaupun bisa juga menimbulkan pengertian yang berkebalikan.

Jika yang menyatu adalah sang raja sebagai individu dengan hamba sebagai komunitas yang lebih besar, konsep yang berasal dari kebudayaan Jawa tersebut benar-benar meuunjukkan identifikasi pribadi pada komunitas yang lebih besar. Begitu juga bila gusti dipahami sebagai Tuhan dan Tuhan dipahami sebagai super-ego atau “yang menyeluruh” sebagaimana yang terdapat dalam puisi “Doa” Chairil Anwar. Akan tetapi, andaikata konsep di atas mengarah kepada menyatunya hamba dengan sang raja dan sang raja itu adalah individu, tentu saja makna yang sebaliknya yang akan terbangun, yaitu semacam makna pengorbanan orang banyak pada individu.

Contoh lain yang lebih konkret dan tersebar dari identifikasi yang demikian adalah penggunaan nama keluarga yang, seperti dalam kebudayaan Batak, dianggap jauh lebih penting daripada nama diri. Kecenderungan yang demikian ditemukan dalam banyak masyarakat dan kebudayaan asing, entah Eropa, Amerika, Cina, Jepang, Korea, dan sebagainya. Sayangnya, di Indonesia, tidak banyak masyarakat dan kebudayaan etnis yang mempunyai nama keluarga. Bahkan, kelompok etnis mayoritas seperti Jawa dan Sunda, yang tentunya amat berpengaruh pada terbentuknya kebudayaan nasional Indonesia, justru tidak memiliki nama keluarga sehingga mereka terkesan individualistis. Kalaupun ada yang dinamakan trah, yang sebenarnya merupakan fenomena baru, trah itu pun ditelusur dengan bebas sesuai dengan kepentingan individu yang bersangkutan. Kolektivitas, dalam hal ini, menjadi seakan mengabdi kepada individu.

Namun, biarpun kondisi sosio-kulturalnya demikian, tidak bisa diingkari bahwa Indonesia pernah melahirkan banyak pahlawan di masa perjuangan kemerdekaannya, dari awal abad XX hingga setidaknya masa-masa awal pasca-kolonial. Kenyataan demikian tampaknya merupakan efek dari kolonialisme sendiri, yang untungnya, terbangun dalam bentuk diskriminasi yang (hamper mutlak bersifat) rasial. Dalam situasi dan kondisi colonial yang demikian, individu secara tidak terelakkan masuk ke dalam kategori social. Ada yang disebut pribumi, ada yang disebut timur asing, ada yang disebut kulit putih, dan sebagainya. Situasi dan kondisi colonial inilah, saya kira, yang amat menentukan dalam terjadinya secara sangat intensif dan ekstensif identifikasi diri individu pada kelompok.

Dengan demikian, apa yang terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan itu, merupakan suatu produk yang niscaya dari kondisi struktural masyarakat colonial. Meskipun demikian, dasar struktural itu saja tidak cukup untuk menghasilkan pahlawan. Apa yang dihasilkan oleh struktur itu harus terus-menerus direproduksi secara kultural. Dalam hal ini masyarakat dan kebudayaan Jawa, misalnya, mengembangkan semacam etika bagi seorang pemimpin sebagai wakil dari kolektivitas atau komunitas di atas. Etika itu meliputi cara berbahasa dan berperilaku yang mengindikasikan bahwa pemimpin yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan pribadi dan dapat mengendalikan emosi. Pada tingkat local, misalnya, seorang dalang sangat dipantangkan untuk memperlihatkan pamrihnya, “bakulan” wayang, dengan menyebut secara terbuka, di hadapan umum, kata “peye” atau “laku”. Apalagi memasang poster besar-besar mengenai hal yang demikian seperti yang dilakukan oleh senirupawan Yogya dalam biennale tahun 2008 yang lalu.

Kemungkinan Kebangkitan Kembali

Tampaknya, kebutuhan Indonesia akan pahlawan tidak bisa dipenuhi hanya dengan segumpal harapan, melainkan membutuhkan prasyarat struktural dan kultural tertentu. Jika dasar strukturalnya, misalnya, hamper tidak mungkin dan tidak masuk akal untuk dibangun kembali dalam semangat demokrasi dan reformasi seperti sekarang ini, setidaknya bisa dilakukan semacam strategi dan rekayasa kultural. Salah satu bentuknya tentu saja adalah dengan melakukan standardisasi yang ketat dan berlaku secara nasional mengenai pedoman sikap dan perilaku anggota-anggota masyarakat sehingga bangunan nasionalitas dan nasionalisme menguat. Contoh sederhana dalam hal ini adalah penegakan kewibawaan hukum nasional dan pemberdayaan ragam formal bahasa Indonesia. Hukum nasional merupakan wakil dari kolektivitas sehingga ia tidak bisa hanya menjadi alat bagi kepentingan pribadi warga negara, apalagi mereka yang disebut pemimpin.

 

*Tulisan ini pernah dibagikan melalui laman facebook pada 16 November 2008.

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.